rec-dev.com – Pemerintah Kenya telah resmi membatalkan rencana peningkatan pajak menyusul demonstrasi yang berakhir dengan kematian sedikitnya 19 orang. Insiden tragis ini terjadi di luar gedung parlemen pada Selasa (25/6), ketika polisi menghadapi kerumunan dengan peluru tajam setelah gagal mengendalikan situasi menggunakan gas air mata dan meriam air.
Detail Insiden
Demonstrasi yang berlangsung di Nairobi, menurut lembaga pengawas hak asasi manusia, menyebabkan kematian 19 orang. Kejadian ini memicu kecaman luas terhadap tindakan keras polisi dan kebijakan pemerintah yang dianggap membebani rakyat.
Tindakan Presiden Kenya
Presiden Kenya, William Rutto, mengumumkan keputusan untuk menarik RUU Keuangan 2024 yang kontroversial tersebut dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (26/6). “Saya mengalah. Oleh karena itu, saya tidak akan menandatangani RUU Keuangan 2024, dan RUU tersebut akan ditarik. Masyarakat sudah menyuarakan pendapatnya,” ujar Presiden Rutto. Beliau juga menegaskan keinginannya untuk melibatkan lebih banyak kaum muda dalam proses pembuatan kebijakan negara.
Respons Masyarakat
Meskipun ada pembatalan RUU, kritik terhadap Presiden Rutto masih berlanjut, terutama terkait pernyataan sebelumnya yang menggambarkan para demonstran sebagai pelaku kejahatan. Hanifa Adan, seorang pengunjuk rasa, mengecam pernyataan terbaru Presiden sebagai sebuah manuver hubungan masyarakat. “Dia membuat pidato itu untuk mencoba mengintimidasi kami,” kata Adan. “Dia kemudian sadar bahwa itu tidak memengaruhi kami, jadi sekarang ini hanya menjadi PR.”
Demonstrasi Berlanjut
Mengingat kejadian ini, para demonstran telah merencanakan unjuk rasa lebih lanjut yang akan diadakan pada hari Kamis (27/6). Mereka berencana untuk berbaris dengan damai, mengenakan pakaian putih sebagai simbol duka untuk menghormati mereka yang telah gugur. Tagar #Rejectfinancebill2024 dan ajakan “Tupatane Thursday” atau “Kita bertemu Kamis” digunakan untuk mengkoordinasikan aksi tersebut di media sosial.
Kejadian ini menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah dan menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam mengelola kebijakan fiskal tanpa memicu ketidakstabilan sosial. Pemerintah Kenya sekarang dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan kepercayaan publik dan memformulasikan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rakyatnya.